Intelijen Negara Temukan Pengalihan Isu

INTERNASIONAL - ASIA
Senin, 13 September 2010 , 02:35:00
Tudingan Pemerasan Nelayan Malaysia
Intelijen Negara Temukan Pengalihan Isu

JAKARTA - Investigasi pemerintah menanggapi tuduhan bahwa aparat RI kerap memeras nelayan Malaysia tuntas sudah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) akhirnya menemukan sejumlah fakta baru. Laporan tim investigasi menyebutkan, tuduhan pemerasan nelayan Negeri Jiran oleh petugas DKP Kepri itu tidak terbukti.

"Itu adalah provokasi aparat Malaysia untuk mengalihkan isu," ujar Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan KKP, Aji Sularso, di Jakarta, Minggu (12/8) kemarin.

Provokasi itu dilakukan Aparat Polis Diraja Malaysia (PDRM) dengan menyebarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penangkapan tiga petugas DKP Kepri. Dalam dokumen yang diterima Jawa Pos itu, aparat PDRM menyebutkan bahwa petugas DKP menculik dan meminta tebusan untuk pembebasan 7 (tujuh) nelayan Malaysia. Dokumen 10 halaman itu berkop Markas Pasukan Gerakan Marin PDRM Johor, tertanggal 15 Agustus 2010, dan ditandatangani Kalaichelvan Nadarajah Timbalan Komander Pasukan Gerakan Marin Wilayah 2 PDRM 81200 Tampoi Johor.

Pasal penculikan dituduhkan kepada petugas DKP atas dasar permintaan uang kepada keluarga nelayan Malaysia melalui SMS. Uang yang diminta total RM 3.500, dan agar dikirimkan melalui Western Union pada pria bernama Harun yang tinggal di Batam. Polisi Malaysia menuduh SMS itu dikirim oleh oknum petugas DKP.

Dalam laporan investigasi yang digawangi BIN, terbukti bahwa pria bernama Harun dan nomor KTP dimaksud tidak ditemukan alias fiktif. Nomor HP yang diduga digunakan untuk memeras juga tidak eksis. "Petugas DKP tidak pernah memeras atau meminta tebusan, baik langsung atau tidak langsung," tulis pernyataan itu.

Laporan investigatif tersebut menyebutkan, berita bohong itu diedarkan untuk menutupi fakta bahwa oknum aparat Malaysia menangkap petugas DKP di wilayah RI. Bahkan ada bukti bahwa mereka menelanjangi dan memborgol PNS itu layaknya pelaku kriminal.

Ketika ditemui di kediamannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad berkomitmen bahwa pihaknya tidak akan melakukan penangkapan terhadap nelayan Malaysia jika melewati perairan batas RI. Petugas DKP hanya akan menggiring mereka masuk kembali ke wilayah Malaysia.

"Jadi, jika nelayan kecil Malaysia masuk perairan Indonesia, akan kita dorong kembali ke perairan mereka. Sebaliknya kita juga berharap jika ada nelayan kita masuk ke perairan mereka, agar tidak ditangkap, tapi didorong ke perairan kita lagi," kata Fadel.

Fadel mengaku sudah membicarakan mengenai batas wilayah perairan, tapi nampaknya sampai hari ini perlu ada pertemuan selanjutnya. Sembari menunggu pertemuan itu, Fadel ingin bertemu Presiden dan membahas kerjasama ekonomi dengan Malaysia terutama untuk menyelamatkan nelayan lokal.

"Harus disiasati agar kita tidak merugi dari kegiatan ilegal di perbatasan," pungkas mantan Gubernur Gorontalo itu. (zul-jp)


"Itu artinya, mereka melakukan operasi intelejen untuk menkonter issue 'ganyang malaysia' itu di rumah kita. Lalu apa sikap orang-orang intel di BIN atau di intelejen TNI? Mudah-mudhan operasi kontra-intelejen kita tidak ikut lelet juga seperti yang dipertontonkan Deplu itu"